Klaten SuaraKlaten – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten menyerahkan sejumlah catatan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Klaten Tahun 2021, salah satunya adalah terkait dengan kajian potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten, yang diserahkan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo kepada Bupati Klaten, Sri Mulyani di Gedung DPRD Klaten pada Kamis (14/04).
Menurut Hamenang Wajar Ismoyo kepada SuaraKlaten, menuturkan jika dalam catatan strategis DPRD Klaten yang diserahkan kepada Bupati Klaten, terdapat beberapa hal yang menjadi penekanan, satu diantaranya adalah terkait dengan potensi peningkatan PAD Kabupaten Klaten, yang diketahui selama pandemi Covid 19 ini mengalami sejumlah penurunan dan penyerapan anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Seperti kita ketahui, selama pandemi Covid 19 ini, PAD Kabupaten Klaten mengalami penurunan, dan dalam hal ini DPRD Klaten memberikan usulan agar pada 2023, dibuat sebuah kajian potensi PAD, agar kita dapat mengetahui potensinya yang berbasiskan pada kajian strategi dan ilmiah, jadi tidak bisa dilakukan secara grambyangan”, ujar Hamenang.
Lebih lanjut disampaikan oleh politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) ini jika, kajian terhadap potensi PAD dilakukan secara strategi dan ilmiah akan diketahui sektor mana saja yang memerlukan perbaikan, agar kedepannya bisa dijadikan sebuah dasar kebijakan.
“Selain terkait dengan potensi peningkatan PAD, yang perlu menjadi perhatian adalah terkait dengan penyerapan anggaran oleh sejumlah OPD, yang sampai saat ini belum sesuai dengan harapan, dan kita berharap kedepannya realiasi peningkatan penyerapan anggaran bisa ditingkatkan lagi oleh sejumlah OPD”, tegas Hamenang.
Seperti diketahui dari data yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Klaten, pada Tahun Anggaran (TA) 2022 ditargetkan penerimaan PAD Kabupaten Klaten ditetapkan sebesar Rp 274,48 Miliar, sedangkan realisasi sampai dengan bulan April tercatat sebesar Rp 70,91 Miliar atau 25, 83 persen dari target yang ditetapkan, sedangkan untuk pendapatan dari pajak daerah sendiri ditetapkan sebesar Rp 113,7 Miliar, sedangkan realisasi sampai dengan bulan April tercatat sebesar Rp 39,43 Miliar atau 34,66 persen dari target yang ditetapkan dan untuk pendapatan dari retribusi ditetapkan targetnya sebesar Rp 15,67 Miliar dan saat realisasinya baru mencapai 24,19 persen atau sekitar Rp 3,7 Miliar.
