Yogyakarta SuaraKlaten – Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) hari ini, Senin (11/04) akan menggelar aksi demonstrasi di Bundaran UGM, dengan membawa agenda penolakan terhadap wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, menolak wacana masa jabatan Presiden 3 periode, meminta Pemerintah untuk menurunkan harga-harga Sembilan Bahan Pokok (Sembako) di pasaran saat ini serta penolakan terhadap paham komunisme.
Aksi yang akan dimulai dari Kampus UII di jalan Cik Di Tiro, berlanjut dengan long march massa aksi dari berbagai elemen yang ada di Yogyakarta ini akan berangkat dari Kampus UII di Jalan Cik Di Tiro menuju Bundaran UGM sekitar pukul 10.00 WIB.
Menurut salah seorang tokoh penggagas aksi dari ARPI yang ditemui oleh SuaraKlaten pada Minggu (10/04) menuturkan jika, aksi yang dilakukan oleh berbagai elemen dari anak bangsa yang berada di Kota Yogyakarta, merupakan salah satu bentuk penyikapan terhadap wacana-wacana yang berkembang saat ini, yang dinilai sudah merupakan sebuah pembangkangan terhadap konstitusi sehingga akan menyebabkan demokrasi yang tidak sehat, tidak adanya regenerasi dalam kepemimpinan nasional serta akan menciptakan ketidakadilan bagi segenap rakyat Indonesia yang terdampak langsung dengan gonjang ganjing politik nasional ini.
“Dampak yang sangat signifikan terkait dengan wacana penundaan pemilu, penambahan masa jabatan Presiden untuk 3 periode adalah terjadinya Plt pada jabatan Presiden, sehingga rakyat Indonesia tidak memiliki pemimpin yang sah, yang sesuai dengan konstitusi apabila hal ini benar-benar terjadi, sebuah langkah yang merendahkan konstitusi dan dampak yang sangat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi, bagaimana harga-harga sembako melambung tinggi ditengah upaya rakyat Indonesia yang baru saja terlepas dari gencetan pandemi Covid 19″, ujar Dani Eko Wiyono, tokoh Buruh dan pergerakan di Yogyakarta.
Lebih lanjut disampaikan oleh Dani jika, sudah selayaknya para tokoh-tokoh politik tidak mengumbar syahwat politiknya yang tentunya akan sangat berdampak serta merugikan rakyat, masih banyak hal-hal lain yang bisa dikerjakan untuk bangsa ini, semisal membuat langkah-langkah konkrit untuk menangkal berkembangnya paham komunisme gaya baru di Indonesia bukan malah hanya memenuhi syahwat politik.
“Paham komunisme ini selain bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila juga akan menciderai dari keberagaman bangsa Indonesia, yang dibangun dengan pondasi Bhinneka Tunggal Ika dan yang lebih penting lagi adalah hilangnya nilai demokrasi karena yang terjadi adalah pemaksaan atas kehendak syahwat mereka”, tegas Dani.
Hal terpenting dan sangat urgen yang harus disikapi oleh Pemerintah menurut Dani adalah, mengeluarkan regulasi yang bisa menjamin kepastian harga dan mengontrol harga sembako agar tidak dipermainkan oleh para mafia ekonomi yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya, agar keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, benar-benar bisa dirasakan bukan sekedar jargon dan slogan.
“Pemerintah harus hadir dan bisa mengontrol para mafia ekonomi yang mempermainkan harga-harga sembako sehingga dampaknya sangat merugikan bagi rakyat, seperti minyak goreng yang langka dan sulit didapatkan oleh rakyat dan ini sangat ironis sekali ditengah label Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar di dunia”, pungkas Dani.
